Tabloidinfopolri.id – Bitung, Penantian panjang selama belasan tahun akhirnya berbuah kebahagiaan bagi 133 warga keturunan Filipina di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka kini mendapatkan penegasan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) setelah bertahun-tahun hidup tanpa dokumen dan kepastian kewarganegaraan.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) penegasan status kewarganegaraan berlangsung di Gedung SH Sarundajang, Kantor Pemerintah Kota Bitung, Minggu (1/11/2026).

Penyerahan SK dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kepada 133 warga keturunan Filipina yang sebelumnya belum memiliki dokumen kewarganegaraan.

Momen tersebut berlangsung haru. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis setelah akhirnya mendapatkan kepastian hukum yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun.

Salah satunya Reymundo Libadisos Reguya, 34 tahun, asal Davao, Filipina. Ia mengaku lega setelah melalui perjalanan panjang hidup dalam ketidakpastian.

"Selama ini kami hidup dengan rasa khawatir karena tidak memiliki dokumen resmi. Sekarang kami merasa lega karena akhirnya mendapatkan kepastian status kewarganegaraan," ungkap Reymundo.

Lima belas tahun tinggal di Indonesia, Reymundo telah menikah, membesarkan anak, dan bekerja. Namun, ketiadaan dokumen resmi membuat kehidupannya selalu dibayangi kecemasan.

Kini, setelah mendapatkan penegasan status kewarganegaraan, ia bersama warga lainnya memiliki kepastian hukum.

Sebelum penyerahan SK, pemerintah telah melakukan pendataan dan koordinasi lintas kementerian. Proses tersebut dilanjutkan dengan verifikasi faktual pada 30 hingga 31 Oktober 2026 di Kelurahan Wangurer, Kota Bitung.

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum, Dr.

Dulyono, menegaskan bahwa penyerahan SK bukanlah akhir dari proses, melainkan langkah awal untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

"Penegasan status kewarganegaraan ini bukan akhir, tetapi menjadi awal untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak," tegas Dulyono.

Dengan adanya penegasan status kewarganegaraan ini, pemerintah berharap 133 warga keturunan Filipina tersebut dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman dan memperoleh akses pelayanan publik secara setara.

Bagi mereka, kepastian kewarganegaraan bukan sekadar dokumen. Lebih dari itu, menjadi jawaban atas penantian panjang untuk mendapatkan pengakuan dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. (Ran)