Tabloidinfopolri.id,

Barito Utara - Eksistensi hukum adat yang diakui Negara dan Mahkamah Agung kembali ditegaskan melalui peran sentral seorang tokoh.

Siapa tokoh tersebut? Ia adalah Plt. Kepala Adat Demang Kecamatan Lahei,( Aryosi Jiono. Spd. yang dikenal sebagai tokoh utama, sesepuh, dan hakim perdamaian adat yang sangat memahami secara komprehensif adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal adat Dayak.

Apa kewenangannya? Berbeda dengan mantir adat biasa yang hanya mengurus satu ranah, Plt. Demang Lahei mengemban amanah untuk mengurus seluruh ranah adat dan tradisi di seluruh wilayah Kecamatan Lahei , bukan hanya satu jenis perkara. Mulai dari adat perkawinan, tanah ulayat, delik adat dan sanksi denda adat, ritual Tiwah dan kematian, hingga pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Kapan dan Di Mana peran itu dijalankan? Peran tersebut dijalankan setiap hari dan mengikat secara turun-temurun di seluruh wilayah hukum adat Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Mengapa peran ini sangat penting dan diakui negara? Karena hukum adat memiliki legitimasi konstitusional yang kuat.

Pertama, diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat.

Kedua, diakui oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menjadikan hukum adat sebagai _living law_ dan sumber hukum materiil dalam penyelesaian sengketa.

Ketiga, diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 52 Tahun 2014* tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Dengan demikian, putusan adat yang dikeluarkan Plt. Demang Lahei memiliki kekuatan hukum adat yang sah, mengikat, dan dihormati oleh peradilan positif sebagai wujud _restorative justice_ dengan asas Belom Bahadat.

Bagaimana mekanisme kerjanya? Setiap sengketa atau hajatan adat di Kecamatan Lahei, Plt. Demang bertindak sebagai hakim adat tertinggi yang memimpin musyawarah adat (Hapakat) untuk memulihkan keseimbangan alam dan sosial, bukan sekadar menghukum.

Beliau menjadi rujukan utama bagi Kades, Camat, hingga aparat TNI-Polri dalam menyelesaikan persoalan warga secara adat.

Keberadaan Plt. Demang Lahei adalah bukti bahwa Negara hadir menjaga adat, dan adat menjaga Negara.

*(Henry, A)*