PALEMBANG,Info Polri, Id- Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk mendesak pemeriksaan atas dugaan persoalan proyek pengecoran halaman Pasar KM 5 Palembang serta pengelolaan dana investasi Pemerintah Kota Palembang pada PD Pasar Palembang Jaya, Kamis (10/9/2026).

Dalam pernyataan sikapnya, KAR Sumsel menyoroti proyek pengecoran halaman parkir Pasar KM 5 yang diduga tidak sesuai spesifikasi mutu beton K-250 dan dinilai menimbulkan persoalan bagi pedagang maupun pengunjung pasar.

Selain proyek fisik tersebut, KAR juga mempertanyakan aliran dana investasi jangka panjang Pemerintah Kota Palembang kepada PD Pasar Palembang Jaya yang disebut mencapai sekitar Rp147 miliar dalam dua tahun anggaran.

Massa aksi mendesak BPK melakukan audit investigatif, pengujian mutu beton secara independen, serta membuka proses pengadaan proyek mulai dari RAB, HPS, penawaran hingga penetapan pemenang. KAR juga meminta transparansi laporan keuangan PD Pasar Palembang Jaya kepada publik.

Aspirasi tersebut diterima pihak BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan melalui Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi Benny Murdani, bersama Kepala Sekretariat Perwakilan Wahyu Tri Handoko.

Benny Murdani menyatakan BPK mengapresiasi informasi dan laporan yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari bahan dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan.

“Kami sangat berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel. Dengan adanya laporan seperti ini, bisa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel,” ujar Benny.

Namun, BPK belum memberikan kesimpulan terkait dugaan persoalan proyek tersebut. Menurut Benny, pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui sumber anggaran, tahun pelaksanaan, dokumen proyek hingga kondisi pekerjaan di lapangan.

Terkait tuntutan pengujian mutu beton, BPK menyebut telah memiliki kerja sama dengan Universitas Bandar Lampung (UBL) dalam pengujian laboratorium guna menjaga independensi hasil pemeriksaan.

Jika pemeriksaan dilakukan, sejumlah dokumen akan menjadi objek penelusuran, mulai dari RAB, HPS, gambar teknis, dokumen pelaksanaan hingga hasil pengawasan proyek.

Kini, laporan KAR Sumsel menjadi ujian penting bagi transparansi pengelolaan proyek dan keuangan di lingkungan PD Pasar Palembang Jaya. Dugaan yang telah mencuat di ruang publik tidak cukup berhenti pada saling bantah atau pernyataan normatif.

Data harus dibuka, dokumen harus diuji, dan kondisi fisik pekerjaan harus diperiksa. Jika proyek telah dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi, pemeriksaan akan membuktikannya.

Namun apabila ditemukan penyimpangan, publik tentu menunggu langkah tegas dari aparat yang berwenang.

KAR Sumsel berharap BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara profesional, objektif, dan transparan demi memastikan setiap penggunaan anggaran serta pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab uang publik bukan sekadar angka dalam dokumen. Ketika proyek dipersoalkan dan dana ratusan miliar dipertanyakan, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. (Tahan/Ansori,S.Sos)