tabloidinfopolri.id, KUNINGAN — Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menyanggah narasi pemberitaan yang mengesankan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, terbebas dari gugatan perdata senilai Rp777,36 juta.

Menurut Manap, perkara Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Kng di Pengadilan Negeri Kuningan berkaitan dengan dugaan pinjaman uang perorangan dan transaksi pengadaan barang. Karena itu, penyebutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus disertai penjelasan mengenai relevansinya dengan pokok sengketa.

“Kalau ini sengketa pinjaman perorangan, apa urusannya dengan OJK? Kalau memang relevan, jelaskan dasar hukum dan kaitannya. Jangan sampai substansi perkara justru kabur,” tegas Manap.

Ia menekankan bahwa inti perkara terletak pada pembuktian transaksi, penyerahan uang, kesepakatan para pihak, dan pemenuhan kewajiban yang dipersoalkan. Penggugat harus membuktikan dalilnya, sementara tergugat berhak mengajukan bantahan dan bukti tandingan untuk diuji di pengadilan.

Manap juga mengingatkan agar istilah “terbebas dari gugatan” tidak digunakan tanpa kejelasan status hukum perkara. Gugatan yang dicabut, perkara yang telah diputus, dan putusan berkekuatan hukum tetap merupakan keadaan hukum yang berbeda.

“Pernyataan kuasa hukum bukan putusan pengadilan. Jangan menggiring opini seolah-olah gugatan Rp777,36 juta telah gugur tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Ia meminta media menyajikan pemberitaan secara berimbang dengan memperhatikan status resmi perkara dan tanggapan para pihak.

“Ukuran kebenaran bukan pernyataan di media, melainkan fakta, alat bukti, dan penilaian hakim. Hormati proses peradilan dan biarkan pengadilan memeriksa perkara secara objektif,” pungkas Manap Suharnap. ( tim)