tabloidinfopolri.id, DESA SABANG, INFOPOLRI - Keinginan untuk berusaha secara legal dan mendapatkan kepastian hukum datang dari Bapak Muas, warga Desa Sabang, Sulawesi Tengah. Penambang tradisional yang sehari-hari menggantungkan hidup dari hasil tambang ini bertekad mengubah status usahanya dari Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi Pertambangan Rakyat yang sah melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Saya sudah lama menambang di sini. Saya tidak ingin melanggar hukum. Saya ingin tahu, langkah apa yang harus saya tempuh supaya usaha saya sah, punya izin resmi, dan keluarga saya tidak lagi cemas saat ada petugas datang," ungkap Pak Muas kepada Tim Wartawan Info Polri, Senin (27/10/2026).

Tekad Pak Muas ini menjadi potret keinginan ribuan penambang rakyat di Indonesia yang ingin keluar dari bayang-bayang ilegal, menuju usaha yang tertib, legal, dan sejahtera.Apa Itu IPR dan Mengapa Penting?Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IPR diberikan khusus kepada perorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi setempat dengan skala kecil dan peralatan sederhana.

Syarat mutlak untuk mendapatkan IPR adalah lokasi tambang harus sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Kawasan Pertambangan Rakyat (KPR) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).Panduan Lengkap 3 Tahap Mengurus IPR di Desa SabangBerdasarkan data yang dihimpun redaksi, berikut adalah langkah legal yang harus ditempuh Pak Muas dan penambang lain di Desa Sabang :TAHAP 1: Persiapan di DesaMembentuk kelompok penambang atau bergabung dalam koperasi warga desa.

Meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan pemohon adalah penduduk setempat. Menyiapkan dokumen pribadi berupa KTP dan NPWP anggota kelompok.TAHAP 2: Pengajuan ke Pemerintah Daerah (Kunci Utama)Memohon kepada Bupati/Walikota agar lokasi tambang di Desa Sabang ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan Rakyat (KPR/WPR). Ini adalah kunci utama, jika kawasan belum ditetapkan, izin belum bisa terbit.Setelah kawasan ditetapkan, ajukan Surat Permohonan IPR lengkap dengan lampiran : Nomor Induk Berusaha (NIB)Daftar koordinat wilayah tambangSurat pernyataan taat aturan lingkungan dan keselamatan kerja Bukti pembayaran iuran pertambangan rakyatTAHAP 3: Selama Proses BerjalanTetap menambang dengan cara yang lebih tertib dan ramah lingkungan.

Hindari penggunaan alat berat yang berlebihan, karena IPR hanya untuk peralatan sederhana.Lakukan koordinasi rutin dengan aparat desa dan instansi terkait agar dipahami bahwa proses legalisasi sedang berjalan.Informasi Penting IPR yang Wajib Diketahui : Luas wilayah : Perorangan 1-5 Hektar, Koperasi maksimal 10 HektarMasa berlaku izin : 5-10 tahun dan bisa diperpanjangPenetap izin : Bupati/WalikotaSyarat pemohon : Harus penduduk setempat Seruan Redaksi Media Info Polri Redaksi Media Info Polri mendorong Pemerintah Kabupaten terkait untuk segera melakukan survei dan penetapan kawasan di Desa Sabang sebagai Kawasan Pertambangan Rakyat.

"Keinginan Pak Muas untuk mematuhi hukum patut didukung dan difasilitasi, bukan justru ditelantarkan hingga terpaksa beroperasi dalam ketidakpastian," tegas Pimpinan Redaksi Info Polri, Aom Ricky Tamara.

Kepada para penambang lain di Desa Sabang dan sekitarnya, proses legalisasi ini adalah jalan terbaik. Kebenaran dan kesejahteraan tidak diperoleh dengan melanggar hukum, tetapi dengan mengawal jalur hukum agar terbuka dan adil bagi rakyat kecil. Redaksi akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian hukum yang jelas. Dasar Hukum: UU No. 4 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2021

Penulis: Tim Wartawan Info Polri