Muara Teweh, http://Tabloidinfopolri.id - November 2022

> _"Kami tidak minta yang bukan hak kami. Kami hanya minta keadilan. Kami hanya minta kebenaran dibuka secara terang-benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi di atas tanah masyarakat."_

Demikianlah kalimat pembuka yang sangat tegas disampaikan oleh Bapak Jhon Kenedi, selaku Penerima Kuasa atas nama hak kelola masyarakat, kepada puluhan awak media yang hadir dalam wawancara khusus di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

Dengan suara lantang dan penuh wibawa, Pak Jhon Kenedi menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat , pemilik hak kelola , yang selama ini merasa hak-haknya belum mendapatkan kejelasan dan keadilan yang seutuhnya.

Dalam statementnya, Pak Jhon Kenedi meminta dengan sangat tegas kepada ,Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara , agar secepatnya dan secara transparan untuk segera turun langsung ke lapangan.

Bukan hanya sekedar janji di atas kertas. Bukan hanya sekedar rapat di balik meja. Tapi turun langsung, melihat langsung, mendengar langsung suara masyarakat dari pihak pengelola .

> _"Saya sebagai penerima kuasa, atas nama Jhon Kenedi dari pihak pengelola , meminta dengan tegas kepada Pemerintah Daerah Barito Utara, agar secepatnya dan transparan untuk menurunkan tim ke lapangan. Jangan ditunda-tunda lagi. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian."_

> Tutur Pak Jhon Kenedi kepada puluhan awak media.

Tuntutan utama yang disampaikan adalah agar segera dilakukan Pengukuran Ulang dan Tinjau Lapangan oleh Tim PKS di lahan yang sudah dibebaskan.

Menurut Pak Jhon Kenedi, pengukuran ulang ini sangat penting dan mutlak dilakukan, agar tidak ada lagi simpang siur, tidak ada lagi tumpang tindih, dan tidak ada lagi data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

> _"Lakukan pengukuran ulang. Tinjau lapangan oleh Tim PKS. Ukur kembali lahan yang sudah dibebaskan itu, berapa luas sebenarnya, di mana batas sebenarnya, siapa pemilik sebenarnya. Biar semua jelas, biar semua transparan, biar tidak ada lagi yang merasa dirugikan."_

> _"Kalau pengukuran lama dianggap sudah benar, kenapa takut untuk diukur ulang? Kalau data sudah transparan, kenapa takut untuk dibuka? Kami masyarakat hanya ingin melihat kebenaran itu dengan mata kepala kami sendiri."_

> Lanjut Pak Jhon Kenedi dengan penuh ketegasan.

Selain pengukuran ulang, Pak Jhon Kenedi juga meminta agar dalam proses tersebut, semua nama masyarakat digiring, dikumpulkan, dan dilibatkan secara menyeluruh.

Jangan hanya sebagian. Jangan hanya yang dipilih-pilih. Semua masyarakat yang memiliki hak harus dihadirkan, didata ulang, dan diverifikasi secara terbuka.

> _"Giring semua nama masyarakat. Jangan ada yang disembunyikan. Jangan ada yang ditinggalkan. Semua harus hadir, semua harus tahu, semua harus menyaksikan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk pihak pengelola nya ."_ujar pak Jhon kenedi.

Dalam wawancara tersebut, Pak Jhon Kenedi juga menyampaikan sebuah dugaan yang sangat serius dan menjadi perhatian puluhan awak media.

Diduga, ada oknum yang melakukan pembagian kepada seluruh masyarakat desa,yang tidak memiliki hak kelola yang sah.

> _"Kemudian, diduga oknumnya, lakukan lobi kesana ke mari seluruh masyarakat desa yang tidak ada memiliki hak kelola yang sah. Ini yang kami pertanyakan. Bagaimana bisa orang yang tidak memiliki hak kelola yang sah, justru mendapatkan bagian? Sementara masyarakat yang benar-benar memiliki hak, justru terabaikan?"_

> _"Kami minta ini diusut tuntas. Kami minta ini dibuka secara transparan. Siapa yang membagikan? Atas dasar apa dibagikan? Siapa yang menerima? Apakah mereka memiliki hak kelola yang sah atau tidak? Semua harus jelas."_

> Tutur Pak Jhon Kenedi kepada puluhan awak media.

Pak Jhon Kenedi menegaskan, bahwa pihaknya tidak menuduh secara membabi buta. Pihaknya hanya meminta agar pemerintah melakukan verifikasi ulang secara transparan, agar tidak ada fitnah dan tidak ada yang dirugikan.

Di akhir statementnya, Pak Jhon Kenedi menyampaikan bahwa masyarakat dari pihak pengelola, masih percaya kepada Pemerintah Daerah Barito Utara. Masyarakat masih percaya bahwa keadilan itu masih ada, asalkan pemerintah mau turun, mau mendengar, dan mau bertindak secara transparan.

> _"Kami bukan mau ribut. Kami bukan mau melawan pemerintah. Kami adalah masyarakat yang cinta damai. Kami hanya ingin hak kami dikembalikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami percaya, jika pemerintah turun langsung dan transparan, semua masalah ini akan selesai dengan baik."_

> _"Kami sebagai penerima kuasa akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Sampai pengukuran ulang dilakukan. Sampai tinjau lapangan oleh Tim PKS dilakukan. Sampai semua nama masyarakat digiring dan diverifikasi. Kami tidak akan mundur selangkah pun untuk membela hak para pengelola lahan ."_

> Tutup Pak Jhon Kenedi .

Statement dari Pak Jhon Kenedi ini menjadi bukti bahwa hak pengelola sudah sangat berharap adanya tindakan nyata dari Pemerintah Daerah Barito Utara.

Kini bola panas ada di tangan pemerintah. Masyarakat menunggu, awak media menunggu, dan seluruh masyarakat Barito Utara menunggu, apakah tuntutan pengukuran ulang yang transparan ini akan segera direalisasikan.

Tabloidinfopolri.id - Muara Teweh, Barito Utara.

(Hry,A)